Slider
Home / Lahat / Ketua DPRD Lahat : DPRD Menerima Secara Moral Dan Baik Tuntutan Buruh

Ketua DPRD Lahat : DPRD Menerima Secara Moral Dan Baik Tuntutan Buruh

Bagikan Berita ini ...


Lahat, Detiksriwijaya – Anggota DPRD Kabupaten Lahat siap turut menyuarakan tuntutan buruh di Kabupaten Lahat agar UU Cipta Kerja (UU Omnibus Law) perihal penolakan dan tuntutan agar dihapusnya UU yang dianggap bakal menyengsarakan para pekerja tersebut.


Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi diwawancarai awak media menjelaskan, ada dua tuntutan poin penting yang disuarakan buruh yang melakukan aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Lahat hari ini Selasa, (13.10.2020). 


Setelah mendengar harapan dan tuntutan gabungan buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Nikeuba Kabupaten Lahat serta aliansi serikat buruh GSBI Kabupaten Lahat, Ketua DPRD siap berkirim surat secepatnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 


“Suara dari saudara-saudara kami ada dua yang pertama secara tegas menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dan yang kedua meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar membatalkan UU tersebut dengan dikelurkannya Peraturan pengganti undang-undang atau yang kita kenal dengan Perpu sesegera mungkin, agar kehidupan berbangsa kita dapat berjalan normal dan lancar,” kata Fitrizal.


Dikatakan Fitrizal dari DPRD menerima secara moral dan baik tuntutan buruh, pihaknya juga bakal menyuarakan hak-hak yang merasa merugikan kaum buruh terhadap undang-undang Omnibus Law tersebut. 

“Pada saat proses pengawalan silahkan saksikan dan dikawal, silakan saksikan nanti kita akan sampaikan juga bukti pengiriman dan kalau memang dokumen itu sudah sampai kita akan sampaikan juga bukti resi bahwa dokumen itu sudah tersampaikan. 

Bahwa kami DPRD menjembati apa yang disampaikan saudara-saudara kami tadi, “jelasnya.


Sementara, Seni Karlina ketua serikat buruh Nikeuba Kabupaten Lahat menyampaikan dua poin tuntutan buruh, poin pertama menolak dengan tegas UU Cipta Kerja (UU Omnibus Law) menjadi Undang-Undang serta poin kedua mendesak Presiden Republik Indonesia agar segera mengelurkan Perpu mencabut UU yang sudah disahkan tersebut.


Terkait surat yang dilayang DPRD Lahat, Ketua Nikeuba Lahat mempercayakan sepenuhnya kepada anggota dewan wakil rakyat milik warga Bumi Seganti Setungguan. 


“Kami yakin apa yang kami lakukan juga teman-teman lakukan Presiden Republik Indonesia mengetahui. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke pun sama tujuan, yang dituntut kita ada dua item tadi untuk mendesak agar menerbitkan perpu untuk mencabut undang-undang Omnibuslaw, “tegas Seni. 


Bagikan Berita ini ...

Lihat Lagi

Kabag SDA Lahat : Kartu Kendali Upaya Pemkab Lahat Bersama Pertamina Agar LPG 3 Kg Tepat Sasaran

Bagikan Berita ini ... Lahat, Detiksriwijaya – Sebagai tindak lanjut pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) …